Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 192/Kpts/II/1996 tanggal 1 Mei 1996 dengan luas 1.368.000 hektar, meliputi Propinsi Jambi 422.190 hektar, Propinsi Bengkulu 310.910 hektar, Propinsi Sumatera Selatan 281.120 hektar, dan Propinsi Sumatera Barat 353.780 hektar.  Secara ekologis TNKS sangat penting karena mempunyai tipe ekosistem yang lengkap mulai dari hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, vegetasi alpin, sampai vegetasi sub alpin dengan puncak Gunung Kerinci sebagai titik tertingginya (3805 mdpl).  Diperkirakan terdapat 4000 jenis tumbuhan, 36 jenis mamalia (24 diantaranya dilindungi), 139 jenis burung (8 diantaranya endemik), 8 jenis primata, 8 jenis reptilia, dan 6 jenis amphibia.  Selain itu kawasan ini juga memiliki fungsi hidroorologis sangat penting bagi keempat propinsi tersebut karena merupakan daerah tangkapan air DAS Batang Hari, Sangir, Indrapura, Mejunto, Ketahun, Musi, dan Sungai lainnya.  Lebih dari 5 juta jiwa manusia dan 9,94 hektar lahan pertanian sangat tergantung kebutuhan airnya dari kesinambungan ekologis dan hidrologis kawasan ini.

Disamping ancaman-ancaman umum yang ditemui di Taman Nasional lainnya seperti perburuan liar, penebangan liar, ekspansi lahan untuk pertanian dan sebagainya, saat ini disekitar kawasan TNKS terdapat  468 desa yang masyarakatnya sangat tergantung perekonomiannya dari kawasan.  Untuk itu pemerintah Indonesia menerapkan strategi pengelolaan melalui Proyek Konservasi dan Pembangunan Wilayah Terpadu (ICDP-TNKS) dengan pinjaman Bank Dunia No.4008-IND and Trust Fund No.28312.  Dengan pendekatan ini diharapkan adanya keterpaduan dalam pengembangan perekonomian masyarakat sekitar kawasan dan pengawetan habitat berdasarkan zonasi. Dalam pelaksanaannya proyek ini memiliki tiga komponen utama dan satu komponen pendukung yaitu : Komponen A (Manajemen Taman), Komponen B (Pembangunan Wilayah Pedesaan), Komponen C (Keterpaduan Keanekaragaman Hayati dengan Manajemen HPH), dan Komponen D (M&E).

Keterlibatan WARSI pada komponen Pembangunan Wilayah Pedesaan terutama untuk  memfasilitasi tercapainya  suatu kesepakatan bersama antara masyarakat desa disekitar kawasan, pemerintah daerah, dan Balai TNKS,  yang disusun dalam suatu dokumen Kesepakatan Konservasi Desa (KKD).  Dokumen KKD ini memuat dua hal pokok yaitu kesepakatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian TNKS dan rencana pembangunan desa serta rencana tata guna tanah desa yang disusun secara partisipatif dan selaras dengan pelestarian TNKS.  

WARSI telah terlibat dalam ICDP – TNKS ini sejak awal, mulai dari pra desain sampai implementasi saat ini yang secara garis besar dapat dibagi sbb : 

• Tahun 1992 bekerjasama dengan WALHI dan PACT-USAID mencoba memahami persoalan dilapangan melalui kegiatan pengumpulan data dasar, identifikasi dan resolusi konflik, penguatan institusi serta mencari alternatif media penyuluhan bagi masyarakat disekitar kawasan TNKS.

• Tahun 1994 – 1995 dengan dukungan Japan Grant Facility (JGF) – World Bank, bekerjasama dengan WWF Indonesia Programme melakukan asistensi penguatan partisipasi masyarakat oleh LSM didalam dan diperbatasan TNKS.  Kegiatan ini berupa eksperimentasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat di empat desa dan empat propinsi kawasan TNKS.

• Tahun 1996 bekerjasama dengan WWF ID0094, terlibat penuh didalam pra implementasi ICDP-TNKS di sepuluh desa model yang tersebar di empat propinsi.  Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah supervisi, rekruitasi, menyeleksi dan merekomendasi staf sebagai fasilitator konservasi desa dan warga desa setempat sebagai organisator masyarakat lokal.  Pada tahap ini secara bersama dicoba menerapkan dan memperbaiki desain yang akan diimplementasikan.

• Tahun 1999 sampai sekarang, bekerjasama dengan WWF ID0094 melaksanakan fasilitasi masyarakat desa dalam ICDP-TNKS secara penuh di Kabupaten Bungo (prop. Jambi) dan Kabupaten Swl/Sijunjung (prop. Sumbar) serta penempatan fasilitator konservasi desa di tujuh kabupaten lainnya.  Sejak bulan Juni 2001  secara penuh juga melakukan fasilitasi desa di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.