Butuh Aksi Nyata Mengelola TNBT
Jambi, 12/12/2006
Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) serta hutan penyangganya saat ini menghadapi tekanan berat. Terutama masalah pembalakan liar dan pembukaan hutan baik oleh perusahaan (perkebunan, HTI, pertambangan) ataupun masyarakat. Salah satu kawasan hutan penyangga TNBT yang menghadapi tekanan berat adalah di Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
Klik: 1382x | komentar:

Apa Kabar Rasionalisasi TNBT?
Pekanbaru, 12/11/2006
Berharap mendapatkan SK Rasionalisasi di pertengahan tahun, tapi hingga kini (2007) belum ada beritanya. Padahal, Menhut telah menyatakan bahwa Surat Keterangan (SK) Perluasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) segera terealisasi. Karena, Departemen Kehutanan sudah menyetujui rasionalisasi yang tinggal menghitung hari ketika jumpa pers di Pekanbaru, Riau (10/5/06) lalu. Lho kok?
Klik: 1398x | komentar:

244 Desa di DAS Batang Hari Rawan Banjir
Jambi, 12/6/2006
Musim hujan telah tiba, bagi masyarakat yang berada di DAS Batang Hari itu berarti harus bersiap menghadapi banjir dan tanah longsor. Dari data yang terdapat di Dapertemen Kimpraswil, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari terdapat 244 desa termasuk daerah rawan dan berpotensi banjr. Meliputi kawasan pertanian dan pemukiman yang diperkirakan seluas 180.305 hektar. Dari luasan ini, 78 persen merupakan daerah pemukiman.
Klik: 2131x | komentar:

Ketika Orang Rimba harus memanfaatkan ilmu kedokteran modern
Mengharap Askes Keluarga Miskin, Terbelit Masalah Birokrasi
Jambi, 11/10/2006
Sudah beberapa hari ini, Bedorong (30) perempuan rimba, terbaring lemah di ruang zaal bedah kelas 3 Rumah Sakit Umum Raden Mattaher. Kondisi penyakit ibu satu anak ini terlihat cukup parah. Desahan nafasnya terasa berat dan cepat. Di lehernya terlihat pembengkakan kelenjar tiroid (gondok). Derita yang dialami istri Pembomi anggota rombong Tumenggung Ngukir yang tinggal Sako Nini Tuo, Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi, sebenarnya sudah mulai menggerogoti tubuhnya sejak 4 tahun lalu.
Klik: 1711x | komentar:

Hasil polling KKI Warsi Soal Kebakaran Hutan
Pemerintah Paling Bertanggung jawab
Jambi, 11/7/2006
Pemerintah, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang menimbulnya kabut asap. Hal ini terungkap dari hasil polling melalui web site KKI Warsi, www.warsi.or.id, yang telah berlangsung sejak Juni 2003 lalu, hingga November 2006 ini. Dari seluruh responden yang memberikan suaranya 52,29 persen menyatakan pemerintah yang paling bertanggung jawab. Sebanyak 27,56 persen menyatakan perusahaanlah yang paling bertanggung jawab. Sisanya 20,15 persen menyatakan masyarakat yang harus bertanggung jawab.
Klik: 1870x | komentar:

Segera Dibentuk
Tim Terpadu Rasionalisasi TNBT
Pekanbaru, 11/6/2006
Perjalanan rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), terutama wilayah Riau, tidaklah semulus yang diperkirakan. Padahal, Kepala Dinas Kehutanan Drs. H. Burhanuddin Husin, MM telah menyampaikan Surat No 522.1/PR/2772 kepada Gubernur Riau tanggal 25 Juli 2006 lalu, bahwa areal seluas 13.624 ha memungkinkan untuk rasionalisasi dan tidak tumpang tindih dengan berbagai perizinan berdasarkan data Dinas Kehutanan Povinsi Riau. Namun, hingga kini rekomendasi Gubri belum ada kabarnya.
Klik: 1245x | komentar:

Penting Kebijakan Spesifik Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Sarolangun, 10/13/2006
Kabupaten Sarolangun memiliki karakter wilayah yang sangat spesifik yaitu bentangan wilayah dari barat ke timur, dari dataran tinggi hingga dataran rendah mengikuti Daerah Aliran Sungai (DAS) Limun Batang Asai dan Batang Tembesi dengan puluhan anak sungainya yang tersebar diseluruh kabupaten Sarolangun.
Klik: 1516x | komentar:

Dukung Rasionalisasi TNBT
Anggota Dewan Gusar di Hutan Penyangga
Indagiri Hilir, 9/5/2006
Hangatnya wacana rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), membuat anggota DPRD (Komisi A, B, C dan D) Kabupaten Indragiri Hilir meninjau langsung ke lapangan, Selasa (5/09/06). Desa Keritang, salah satu desa penyangga TNBT yang marak dengan aksi bukaan lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
Klik: 1274x | komentar:

Pendangkalan sungai akibat kritisnya DAS Batang Hari
Jambi, 9/4/2006
Pendangkalan sungai Batang Hari sudang mengganggu kepada aktifitas pelayaran yang memanfaatkan alur sungai terpanjang di Sumatera ini. Salah satu yang mengalami kendala adalah pasokan BBM ke Jambi yang sempat terganggu. Seperti yang diberitakan Kompas (2/9) lalu, Asisten Media dan Publikasi Bagian Humas PT Pertamina Unit Pemasaran II Wilayah Sumbangsel Roberth MV Damatubun mengungkapkan pengiriman BBM ke Jambi terpaksa menggunakan kapal yang lebih kecil yaitu tongkang dengan kapasitas 3.000 kilo liter, padahal pada kondisi normal angkutan BBM ke Jambi menggunakan tongkang dengan kapasitas 6.000 kl. Akibatnya BBM yang harusnya dapat dangkut dalam satu kali pelayaran harus dibawa dalam dua kali pelayaran akibat pendangkalan sungai. Saat ini alur pelayaran Sungai Batang Hari tinggal 4,5 meter lebih dangkal 1,5 meter dari alur pelayaran normal 6 meter.
Klik: 11586x | komentar:

Dishut Pemprov Riau Dukung Rasionalisasi
13.624 ha Perluasan TNBT
Pekanbaru, 9/2/2006
Kepala Dinas Kehutanan Drs. H. Burhanuddin Husin, MM melalui Surat No 522.1/PR/2772 yang ditujukan langsung kepada Gubernur Riau tanggal 25 Juli 2006 menyampaikan bahwa areal seluas 13.624 ha memungkinkan untuk rasionalisasi TNBT. Luasan ini diusulkan atas tidak adanya tumpang tindih kawasan dengan berbagai perizinan berdasarkan data Dinas Kehutanan Povinsi Riau.
Klik: 1292x | komentar:

Hadang HPH Berbuah Penghargaan
(Sekelumit cerita perjuangan masyarakat Guguk mempertahankan hutan tersisa)
Merangin, 8/9/2006
Masyarakat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk merupakan salah satu inisiator yang mendapat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Mentri Kehutanan Malam Sambat Ka’ban Jumat (11/8) di Jakarta.
Klik: 1565x | komentar:

Dirjen PHKA:
Gubernur dan Kadishut Provinsi Riau Segera Rekomendasi Rasionalisasi TNBT
Pekanbaru, 8/2/2006
Usulan perluasan/rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) meliputi Provinsi Jambi seluas 73.835 ha dan Provinsi Riau seluas 25.364 ha segera terealisasi. Dukungan ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Ir. M. Arman Mallolongan, MM melalui surat No S.662/IV-KK/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Usulan Rasionalisasi yang ditujukan langsung kepada Gubernur Riau (Gubri) dan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Riau di Pekanbaru.
Klik: 1424x | komentar:

KKI WARSI Sediakan Website
DAS Batang Hari
Jambi, 7/29/2006
Data dan informasi tentang DAS Batang Hari tentu akan sangat menentukan langkah pengelolaan yang akan diambil oleh stakeholder. Hanya saja selama ini data dan informasi tentang DAS Batang Hari masih terkotak-kotak pada masing-masing stakeholder. Untuk memudahkan akses dan mengetahui kondisi terkini DAS Batang Hari, KKI Warsi berupaya untuk menghadirkan web site DAS Batang Hari.
Klik: 135x | komentar:

Dukungan Rasionalisasi TNBT Terus Mengalir
Jambi, 7/3/2006
Perjalanan Rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang diperjuangkan Konsorsium Bukit Tigapuluh sejak awal 2005 lalu, menampakkan titik cerah. Berbagai pihak telah mendukung penuh terhadap kawasan yang merupakan hutan hujan tropis dataran rendah dengan nilai konservasi luar biasa ini.
Klik: 1317x | komentar:

HOMPONGON, Membawa Temenggung Tarib ke Istana
(Sekilas tentang Termenggung Tarib yang menerima penghargaan Kaplataru)
Jakarta, 6/14/2006
Kegigihan dalam mempertahankan TNBD itu yang membawa Temenggung Tarib dan kelompoknya mendapat penghargaan, Kalpataru 2006 dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang diserahkan langsung oleh Presiden Bapak SBY di istana negara. Anugerah itu diberikan karena menilai Tarib, bersama anggota kelompoknya, melakukan kegiatan yang mampu menyelamatkan hutan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalam dan sekitar TNBD.
Klik: 1532x | komentar:

Di tunggu komitmen Gamawan Fauzi selamatkan Hutan Lindung Solok Selatan
Solok Selatan, 6/12/2006
Bupati Solok kala itu, H Gamawan Fauzi, dengan tegas dan jelas meminta pemerintah pusat, melalui surat nomor 660.1/018/PDLH-2003 tertanggal 31 Desember 2003 yang ditujukan kepada Mendagri, untuk meninjau kembali SK Menhutbun No.: 82/Kpts-II/2000. Secara tegas Gamawan menyatakan bahwa IUPHHK PT AMT di Solok Selatan itu “tidak layak lingkungan”. Ketidaklayakan Amdal PT AMT itu dinyatakannya lewat SK No. 493/Bup-2003.
Klik: 1520x | komentar:

BHIP Akan Menjadi Mubazir?
Akibat Hutan Dharmasraya semakin habis
Dhamasraya, 6/8/2006
Kabupaten Dharmasraya dengan 6 sub DAS yang menjadi hulu DAS Batang Hari dan juga pembangunan bendungan Batang Hari untuk irigasi (Batang Hari Irrigation Project), merupakan ”pembeda” kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten lainnya.
Klik: 1542x | komentar:

MENHUT: SK Perluasan TNBT Segera Terwujud
Jakarta, 5/11/2006
Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban mengatakan Surat keterangan (SK) perluasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) di Kabupaten Indragiri Hulu dan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelelawan, Riau akan segera diwujudkan.
Klik: 1311x | komentar:

Kawasan Hutan Penyangga TNBT Dikuasai Warga
Jambi, 5/2/2006
Kawasan hutan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang akan dirasionalisasi, kini sebagian telah dikuasai warga untuk dijadikan perkebunan sawit. Penguasaan lahan itu diduga melibatkan oknum kepala desa.
Klik: 1294x | komentar:

Hutan Solok Selatan diambang batas
Solok Selatan, 4/26/2006
Solok Selatan yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari, memegang peranan penting bagi kasawan DAS terbesar kedua di Sumatera. Dengan topografi yang cendrung berbukit, menjadikan daerah ini sebagai daerah tangkapan air (water catchments area) yang akan menunjang fungsi hidrologi DAS Batang Hari, yang terbentang di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.
Klik: 1490x | komentar:

Jaringan irigasi terancam tidak berfungsi
Jambi, 4/24/2006
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi, dengan terus menambah jaringan irigasi di daerah yang diharapkan menjadi sentra-sentra produksi padi. Hanya saja pembangunan irigasi ini hanya akan terancam tidak berfungsi dikarenakan pengelolaan sumberdaya alam di daerah aliran sungai yang saat ini cendrung terabaikan.
Klik: 1773x | komentar:

BATU BARA Taman Nasional Jadi Kawasan Pertambangan
Indragiri Hulu, 4/4/2006
Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh kembali terusik dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor KPTS 38/1/2006 tanggal 25 Januari 2006 oleh Gubernur Riau. Berdasarkan surat keputusan ini, gubernur memberikan kuasa eksplorasi pertambangan batu bara kepada PT. Citra Tambang Riau di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir seluas 5.695 hektar.
Klik: 1276x | komentar:

Taman Nasional Bukit Tigapuluh
Masih Menunggu Rekomendasi Pemprov Riau
Pekanbaru, 3/27/2006
Maraknya aktivitas illegal logging dan pembukaan lahan hutan di kawasan hutan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap potensi yang ada. Dan bila dibiarkan, tentunya akan sangat memprihatinkan.
Klik: 1387x | komentar:

Menhut: Berantas Illegal Logging hingga Tuntas
Jakarta, 3/2/2006
Menteri Kehutanan MS Ka’ban menegaskan sejak Inpres No 4 tahun 2005 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan illegal logging dikeluarkan, 80 persen keberhasilan pemberantasan illegal logging telah tercapai pada penyitaan barang bukti. Sedangkan 20 persen lainnya soal pelaku dan cukong yang berada di balik aksi perambahan hutan di berbagai Provinsi Indonesia.
Klik: 13102x | komentar:

Pemerintah Provinsi Riau Diminta Dukung Penyelamatan TNBT
Pekanbaru, 2/24/2006
Meski Penyelamatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) telah dijaga ketat, namun masih saja ada upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan penjarahan di Taman Nasional tersebut. Hal ini terbukti masih adanya aktifitas illegal logging di sekitar daerah hutan penyangga tersebut.
Klik: 1333x | komentar:

Copyright ask© WARSI 1999 - 2010.  All Rights Reserved.