Home > about Us > Profile

  PROFILE

| English |

 

PROFIL LEMBAGA KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA - WARSI (KKI-WARSI)

Komunitas Konservasi Indonesia – WARSI adalah suatu lembaga jaringan yang didirikan pada bulan Januari 1992, sebagai forum aliansi yang pada awal berdirinya diprakarsai oleh 20 LSM dari 4 propinsi di Sumatera bagian Selatan (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu) yang peduli pada masalah konservasi sumberdaya alam dan pengembangan masyarakat (community development). WARSI didirikan sebagai aliansi bersama untuk menghimpun kekuatan bersama dalam menjalankan program-program di lapangan.

Saat awal didirikan berkantor di Jambi dengan bentuk Yayasan (Yayasan WARSI) selanjutnya sejak April 1994 dipindahkan ke Bangko (ibu kota Kabupaten Sarolangun Bangko), karena terletak ditengah-tengah 4 propinsi Sumatera bagian Selatan, sekaligus dekat dengan pusat masalah konservasi di Sumbangsel yaitu kawasan Bukit Barisan khususnya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sampai saat ini jadi pusat perhatian banyak pihak. Pada bulan Juli 2002 Yayasan WARSI berubah menjadi Komunitas Konservasi Indonesia – WARSI ( KKI-WARSI) dan terhitung sejak tanggal 6 Desember 2002, sekretariat WARSI pindah ke Jambi. Kepindahan ini tentunya juga demi mendekatkan kegiatan Warsi soal konservasi dan pemberdayaan masyarakat ke tingkat pembuat kebijakan yang lebih tinggi, yaitu pemerintahan provinsi Jambi, disamping kedekatan dengan pemerintah kabupaten lainnya di Jambi.

Forum WARSI tidak membatasi partisipannya pada kalangan LSM saja, tetapi juga terbuka bagi para profesional dan perguruan tinggi serta kalangan lain yang tertarik dan berminat untuk berkontribusi. Bekerja sama dan berdialog dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konservasi dan upaya pengembangan masyarakat di 4 propinsi Sumbangsel seperti Pemda (melalui Bappeda), Instansi Teknis Pemerintah (khususnya PKA Departemen Kehutanan), perguruan tinggi, swasta, serta pihak lain yang peduli.

Tujuan WARSI adalah untuk mengupayakan terciptanya upaya pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia masa kini tanpa mengancam pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan, dikembangkan aktivitas sebagai berikut: 1) Sebagai clearing house (mengkoordinasikan dan menginformasikan) menyangkut upaya konservasi sumberdaya alam dan pengembangan masyarakat (comunity development) di wilayah Sumbagsel, 2) Membangun komunikasi, menjalin kerja sama, mediasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, baik ditingkat lokal, nasional, maupun tingkat internasional, 3) Menyelengarakan berbagai forum dan sarana-sarana antara lain: forum workshop, pendidikan dan latihan, penelitian serta kegiatan yang sejenis, 4) Menyelenggarakan berbagai sarana komunikasi untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pengembangan masyarakat di Sumbagsel, 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan konservasi langsung di lapangan dengan metoda-metoda pendekatan partisipatif khas Lembaga Swadaya Masyarakat serta program community development.

WARSI berpendapat dan berkeyakinan bahwa masyarakat juga mampu dan mau serta berkepentingan dalam upaya konservasi sumber daya alam. Banyak contoh membuktikan bahwa masyarakat tradisional punya kearifan tersendiri dalam mengelola sumber daya alam disekitarnya. Untuk itu WARSI mencoba mengembangkan konsep : “KONSERVASI BERSAMA MASYARAKAT”. Selanjutnya sebagai motto yang dianut adalah Konservasi untuk Kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya kesejahteraan rakyat harus dikorbankan untuk konservasi.

Misi dan sasaran yang dicapai adalah menghidupkan kembali asas-asas konservasi masyarakat asli dan mempengaruhi pengembangan model pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera khususnya dan di Indonesia umumnya. Strategi untuk mencapai misi dan sasaran tersebut dilaksanakan program-program sbb:

a) Program Informasi yang mencakup Perpustakaan, Kliping, Media Cetak berupa penerbitan Warta Warsi juga Alam Sumatera dan Pembangunan dan Audio Visual,

b) Program Aksi mencakup kegiatan :

1. Pengembangan Konservasi Bersama Masyarakat di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan urutan waktu sebagai berikut

  • Tahun 1992 WARSI mencoba berperan aktif memahami persoalan lapangan melalui kegiatan pengumpulan data dasar, identifikasi dan penyelesaian konflik, penguatan institusi serta mencari alternatif media untuk pemahaman masyarakat akan TNKS di sekitar kawasan TNKS oleh jaringan WARSI di 4 propinsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan WALHI dan PACT (Private Agency Colaborating Together)-USAID.

  • Dari temuan-temuan lapangan selama melaksanakan fasilitasi masyarakat, pada tahun 1994 - 1995 dengan didukung oleh Japan Grant Facility (JGF) - World Bank dilakukan kegiatan penguatan institusi lokal dan persiapan dalam membuat model konservasi bersama masyarakat di desa dampingan yang mengacu kepada empat pokok utama yaitu; institusi, ekonomi alternatif, media komunikasi, dan perencanaan strategis.

  • Selanjutnya WARSI tahun 1995 sampai tahun 2002 bersama WWF ID.0094 terlibat penuh didalam memfasilitasi masyarakat pada program Pre Implementation Integrated Concervation and Development Project (PI ICDP-TNKS) di 10 desa pilot yang merupakan desa target tahun pertama dalam komponen Area/Village Development. Pada fase kerjasama WWF ID 0094 dan WARSI dalam PI ini, WARSI berperan untuk mengkoordinir Fasilitator Konservasi Desa, dengan satu orang staf sebagai koordinator serta sepuluh orang menjadi Fasilitator Konservasi Desa (FKD) di sepuluh desa target. Pada tahun-tahun berikutnya staf WARSI terlibat didalam proses fasilitasi desa di empat propinsi, dan mengelola penuh untuk fasilitasi desa di Kabupaten Bungo Tebo Propinsi Jambi dan Sawahlunto Sijunjung Propinsi Sumatera Barat dan Bengkulu Utara.

  • Selanjutnya akhir tahun 1996 sebagai salah satu contoh nyata keterkaitan dan terlibatnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan TNKS dalam menjaga kelestarian hutan dan pengembangan pertanian yang memperhatikan aspek-aspek konservasi. WWF ID0094 bekerjasama lebihlanjut dengan WARSI, Lembaga Adat “Lembaga Kerja Tetap (LKT) masyarakat Lempur Kabupaten Kerinci, PT. Natraco Spices Indonesia dan Forest Trade Inc.-USA dalam memfasilitasi masyarakat peladang di kawasan Daerah Hulu Air Lempur (DHAL) dalam program Rempah Organik terutama untuk komoditi Kayu Manis (Casiavera). Dalam program ini WWF dan WARSI berfungsi memfasilitasi petani dan lembaga adat LKT dalam proses pengelolaan ladang, panen, tataniaga sampai tingkat pedagang pengumpul kabupaten. WARSI berpartisipasi dengan menunjuk satu staf yang bekerja secara penuh bersama tim dari lembaga lainnya.

2. Studi Keberadaan dan Sebaran Suku Anak Dalam (SAD/ Kubu) di Propinsi Jambi.

Keberadaan dan sebaran Suku Anak Dalam “Kubu” di Sumatera menghadapi masalahan habitat juga sosial yang terus mengancam dan mendesak kehidupan mereka akibat pembangunan disekitarnya seperti transmigrasi, pembukaan hutan oleh HPH, perkebunan dan sebagainya. Menimbulkan keprihatinan semua pihak termasuk WARSI yang sangat peduli dengan permasalahan tersebut serta ini sesuai dengan visi dan misi WARSI.

  • Sebagai langkah awal tahun 1995-1996 disepakati untuk belajar bersama dengan masyarakat Suku Anak Dalam “Kubu” yang tersebar di kawasan Cagar Biosfir Bukit Dua Belas (CB. Bukit12) dan yang tersebar di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kegiatan ini didukung oleh Cultural Survival-USA.

  • Tahun 1996 bekerjasama dengan World Wide Fund for Nature Indonesia Programme (WWF) ID. 0117 di wilayah Selatan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) di Propinsi Jambi, dilaksanakan Studi Pemahaman Singkat Keberdaan Suku Anak Dalam “Kubu”. Dalam kerjasama ini lembaga WARSI bertindak sebagai penanggung jawab studi, melibatkan lima staf, dua dari WWF ID 0117. Selanjutnya dikembangkan kesepakatan kerjasama lebih jauh dalam pengelolaan kawasan TNBT. WWF lebih berkonsentrasi dalam pengeloaan kawasan bagian Utara taman yang berada di wilayah propinsi Riau sedangkan WARSI akan membantu pengelolaan kawasan bagian Selatan taman yang terdapat di propinsi Jambi. Fokus kegiatan untuk mempertahankan hutan yang ada diluar kawasan sebagai habitat masyarakat Suku Anak Dalam serta kemungkinan perluasan kawasan taman yang sekarang berfungsi sebagai kawasan hutan produksi.

  • Pada tahun yang sama, WARSI bekerjasama dengan European Commission dengan programnya Forest Inventory & Monitoring Project (EC-FIMP) dalam Indonesia Forest Sector Support Program (IFSSP) untuk Departemen Kehutanan. Dilaksanakan Survey Dasar Masyarakat Suku Anak Dalam “Kubu” di Kawasan Pilot EC-FIMP. Untuk memperoleh informasi umum, dasar dan sesuai dengan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dibangun oleh FIMP, mengenai Orang Kubu, termasuk jumlah, distribusi dan beberapa kegiatan, sifat pola hidup mereka yang penting. Kegiatan ini berkaitan dengan survey Sosial Ekonomi masayarakat di pinggir hutan yang dilaksanakan.

  • Perhatian serius dari WARSI terhadap keberadaan masyarakat Suku Anak Dalam ini tahun 1996 mendapat perhatian dari sebuah NGO internasional yaitu; Rain Forest Norway (RFN). Selanjutnya terdapatlah satu komitmen jangka panjang dengan didukung oleh badan dana pemerintah Norwegia (NORAD), WARSI dan NRF sepakat menindaklanjuti upaya yang selama ini telah dilakukan oleh WARSI untuk lebih serius dan dalam jangka waktu lama bersama masyarakat Suku Anak Dalam mengupayakan perbaikan pendidikan, pelayanan kesehatan dan yang paling penting adalah mempertahankan tempat hidup mereka yaitu di kawasan hutan alam yang masih ada di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Cagar Biosfir Bukit (saat ini telah diperluas dan ditetapkan sebagai Taman Nasional Bukit Duabelas), dan kawasan sepanjang jalan lintas tengah Sumatra. Pada awalnya kegiatan berjangka waktu 5 tahun ( 1997-2002). Namun selanjutnya sejak tahun 2001, kegiatan ini mendapat tambahan dana dari OD Norwegia (One Day Operation) dan diperpanjang hingga tahun 2005 untuk membantu kegiatan yang berlangsung yang menintikberatkan kegiatan pendidikan literasi ( membaca dan berhitung ) dan pendidikan kesehatan bagi Orang Rimba ( Suku Anak Dalam ).

3. Studi Keanekargaman Hayati

Warsi menyadari tingginya fragmentasi kawasan hutan alam di Sumatra akan sangat berdampak pada kelestarian keanekaragamanhayati hutan tropis. Beberapa kawasan produksi/budidaya yang sesungguhnya berkriteria lindung menjadi perhatian serius dari Warsi. Dengan sumberdaya yang ada, Warsi mencoba melakukan beberapa studi untuk mendapatkan data potensi keanekaragamahayati mempertimbangkan terjadinya deforestasi hutan alam. Hasil studi tersebut digunakan sebagai salah satu bahan advokasi mempertahankan hutan alam (khususnya dataran rendah) di Sumatra.

  • Studi keanekaragaman flora dan tipe-tipe ekosistem di kawasan Bukit Duabelas – Jambi.

Kegiatan ini merupakan kerjasama Warsi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1998. Hasil dari kegiatan ini menjadi salah satu bagian informasi yang dikomunikasikan kepada berbagai pihak, terutama pemerintah, agar didapatkan perhatian terhadap pelestarian hutan alam yang tersisa di tengah Propinsi Jambi. Secara khusus, kegiatan penelitian ini juga untuk mengetahui jenis-jenis khas (endemik) kawasan dan pengetahuan etnobotani dari masyarakat lokal.

Pada tahun 1998, Warsi bekerja sama dan memfasilitasi Ekspedisi Biota Medika ke kawasan Bukit Duabelas. Ekspedisi ini merupakan kegiatan kerjasama Depkes, IPB, UI, dan LIPI selama kurang lebih 1,5 bulan. Kegiatan ini menggali potensi biota obat yang dimanfaatkan oleh Orang Rimba di Bukit Duabelas. Dari kegiatan ini teridentifikasi ratusan biota obat, flora dan fauna, yang dimanfaatkan oleh Orang Rimba. Hasil dari ekspedisi ini dimanfaatkan sebagai bahan dalam komunikasi mempertahankan hutan alam di Bukit Duabelas.

  • Monotoring Perdagangan Satwa Langka (Harimau dan Badak Sumatra)

Sejak tahun 1999 (April) hingga 2002, Warsi bekerjasama dengan WWF Indonesia menjadi salah satu jaringan dari kegiatan Monitoring Perdagangan Harimau dan Badak Sumatra. Warsi menangani monitoring di wilayah Sumatra bagian tengah. Dalam kegiatan ini, Warsi mengumpulkan data dan informasi mulai dari kasus penangkapan atau pembantaian Harimau dan Badak Sumatra hingga jaringan pemasarannya.

  • Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)

    Program IBSAP (penyusunan dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan) dengan durasi 6 bulan (April – September 2002) . Sebuah kenyataan bahwa di antara 1985 hingga 1997 sekitar 20 juta hektar hutan telah lenyap (atau 1,58 juta hektar/tahun) dan kebanyakan adalah hutan dataran rendah di bawah 300 meter tempat 60% spesies hutan tropik hidup, Lima juta hektar di antaranya lenyap akibat kebakaran hutan antara 1997-1998. dan perairan, 60% terumbu karang mengalami kerusakan dan polusi telah mencemari baik perairan air tawar maupun lautan, mendorong suatu usaha untuk mendapatkan dokumen yang berisi rencana aksi dan strategi payung di tingkat nasional yang komprehensif dan implementatif mutlak ada sebagai acuan berbagai pihak. Dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) ini diharapkan dapat menggantikan dokumen BAPI (Biodiversity Action Plan for Indonesia) yang disusun tahun 1993.

Untuk itu proses kegiatan IBSAP ini ditujukan :

    1. melakukan stocktaking kebutuhan prioritas sebagaimana tercantum dalam BAPI 1993;

    2. mengidentifikasikan kebutuhan dan aksi prioritas baru;

    3. menentukan peluang dan kendala dalam melaksanakan konservasi

    4. keanekaragaman hayati nasional; serta

    5. merekomendasikan strategi baru secara jelas beserta rencana aksi yang rinci.

    Adapun keluaran yang di hasilkan dari proses ini adalah hasil stocktaking yang berisikan analisis pelaksanaan BAPI 1993; Dokumen strategi dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati ; Indonesia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;

    Enam dokumen strategi dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati di tingkat lokal dalam versi bahasa Indonesia, dalam hal ini WARSI bekerja untuk menyusun substansi dokumen Sumatera; Dokumen strategi dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati Indonesia versi populer bagi khalayak luas; serta berbagai informasi keanekaragaman hayati Indonesia yang dapat dilihat di www.ibsap.org.

    Kegiatan ini cakupannya adalah Wilayah Bioregional Sumatera dengan dukungan dana dari Grant GEF

4. Pengembangan Sistim Hutan Kemasyarakatan

Pengembangan Sistim Hutan Kemasyarakatan di Sumbagsel merupakan suatu bentuk pengelolaan kawasan hutan yang berbasiskan masyarakat lokal/adat. Pengembangan program ini antara lain pengaglian aspirasi masyarakat lokal terhadap pengelolaan SDA, studi inventarisasi/pendataan dan identifikasi sistim hutan kerakyatan baik hutan adat, lindung dan lubuk larangan desa yang tersebar di Propinsi Jambi kerjasama dengan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), serta mencari model pengelolaan hutan produksi oleh masyarakat tradisional dan pendampingan masyarakat Sei. Tilan desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah dengan program Pengelolaan Hutan Produksi Alam oleh Masyarakat Tradisional kerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sejak bulan Mei 2000, Warsi dengan dukungan dana dari Ford Foundation menjalankan Program Ikhtiar Sosial Menuju Terwujudnya Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasiskan Masyarakat di Sumatra Bagian Selatan. Program ini dilaksanakan oleh lembaga-lambaga jaringan Warsi di empat propinsi di Sumatra bagian selatan. Ikhtiar ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya mengimplementasikan Community Based Forest Management (CBFM). Diharapkan melalui upaya ini bisa difasilitasi implementasi model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat di empat propinsi yang didukung dengan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Kegiatan ini berlokasi di beberapa desa, yaitu : Desa Batu Kerbau (Kab. Bungo) dan Desa Guguk (Kab. Merangin) di Propinsi Jambi; Desa Koto Melintang (Kab. Agam) di Propinsi Sumbar; Desa Ladang Palembang (Kab. Lebong Utara); dan Eks Marga Benakat (Kab. Tanjung Enim) di Propinsi Sumsel.

5. Mendukung Pendekatan Bioregion dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di DAS Batang Hari

Terhitung mulai Bulan September 2002, untuk kurun waktu 7 bulan, WARSI dengan Dukungan dari DFID-MFP melakukan kegiatan persiapan yaitu Membangun Kesepahaman Bersama sebagai langkah awal untuk medorong perspektif baru pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat dengan pendekatan Bioregion DAS Batang Hari yang meliputi 2 (dua) propinsi (Jambi dan Sumatra Barat). Dari kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama (adanya nota kesepahaman bersama para pihak) untuk memulai penyusunan rencana pengelolaan bersama sumberdaya alam pada Daerah Aliran Sungai Batanghari yang menjamin keberlanjutan fungsi dan pemanfaatannya.

Struktur Organisasi


Copyright © WARSI 1999 - 2007  All Rights Reserved.